JAKARTA – Ketika mendengar nama Afrika yang terlintas di benak kita adalah kelaparan, kemiskinan, kekeringan, penyakitan keterbelakangan, dan perang antar suku dan golongan. Ya, Afrika sangat identik dengan citra negatif.
Citra negatif inilalah yang kemudian mengemuka dalam diskusi terbatas sekaligus peluncuran buku “Perkembangan Hubungan Internasional di Afrika” karya mantan Dubes RI untuk Sudan, Abdul Hadi Adnan di Cafe Caraka Departemen Luar Negeri, Jalan Pejambon, Jakarta Pusat, Kamis (26/6/2008).
Menurut Ketua INSED (Institute for Social Empowerment and Democrazy) Musni Umar, sebenarnya banyak kesamaan antara Indonesia dan negara-negara Afrika. Kesaamaan itu antara lain menyangkut pejajahan ekonomi.
Indonesia dan Afrika sama-sama kaya dengan potensi sumber daya alamnya yang luar biasa, namun bangsa ini tetap miskin, bahkan terus terpuruk dan tidak bisa bangkit setelah diterpa krisis. Penyebab utamanya bukan karena faktor natural maupun kultural, tetapi multinasional.
“Struktur dunia-lah (global structure) yang menyebabkan terjadinya kemiskinan dan keterbelakangan di Indonesia dan Afrika. Perusahaan-perusahaan multinasional terus-menerus menjajah ekonomi kedua bangsa ini melalui pemeberian utang,” urai Musni.
Selain itu, kedua bangsa ini sama-sama terlilit utang yang sangat besar. Pemerintahan kedua negara dipaksa untuk untuk membayar cicilan utang dan bunga dalam jumlah yang amat besar. Dalam APBN 2008, sebesar Rp91,36 triliun dianggarkan hanya untuk membayar cicilan utang dan bunga.
“Sebagaimana halnya Afrika, Indonesia juga telah terjerat utang, sehingga politik bebas aktif tidak sepenuhnya dapat diwujudkan untuk mendukung kepentingan nasional, karena dikendalikan secara langsung atau tidak langsung oleh negara kreditor,” tambahnya.
Budaya korupsi menjadi kesamaan lain antara Indonesia dan negara-negara di Afrika. Korupsi telah menjadi budaya dari para pejabat pemerintah dan birokrasi di Indonesia dan negara-negara Afrika.
“Merajalelanya korupsi tidak terlepas dari sistem politik dan birokrasi yang diwariskan oleh penjajah. Selain itu untuk melanggengkan penguasaan ekonomi, penjajah ekonomi menyogok para pejabat dan anggota parlemen untuk menggolkan undang-undang di berbagai bidang yang berkaitan dengan bisnis dan proyek-proyek besar yang menguntungkan pribadi,” tegas Musni. (pie)
Di Copy-Paste dari OKEZONE